Menurut Budi, saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana karhutla di musim kemarau. Dia berharap, dengan adanya antisipasi ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Hal ini butuh kolaborasi, sinergitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada yang terbakar,” tegasnya.
Terkait dengan desk perlindungan pekerja migran, Budi Gunawan mengatakan pekerja migran adalah salah satu yang harus dilindungi karena merupakan pahlawan devisa negara. Dimana redenominasi-nya mencapai Rp 251 triliun pada 2024.
“Tentu kontribusi ini sangat berarti, dan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk desk perlindungan PMI dan tindak pidana perdagangan orang,” katanya.
Budi juga menyoroti marak kasus kejahatan terkait pekerja migran. Dia mengatakan pemerintah berharap terbentuknya desk ini bisa meminimalkan kejahatan pekerja migran.
“Tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus, terkait pekerja migran kita termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan semua kasus terkait PMI dapat tertangani semakin baik, dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan penanganan kasus-kasus pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.
