“Intrupsi Ketua, Fraksi PDIP menyatakan walkout alias menolak sidang LPJ Wako 2022. Karena, rekomendasi Fraksi PDIP soal tunggakan pembayaran PEM AKAMIGAS dan rekomendasi lainnya tidak direspon positif,” ujar Alfa.
Setelah itu, sidang paripurna dilanjutkan pembacaan hasil kerja Banggar dan juga rekomendasi dibacakan Anggota DPRD H Mat Amin SAg dan dilanjutkan Anggota DPRD, H Hartono Hamid SH. Terakhir, tanggapan Wako Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM atas rekomendasi diberikan.
Ditutup persetujuan Anggota DPRD Prabumulih terkait pengesahan LPJ Wako 2022, dan kompak para wakil rakyat tersebut menjawab ‘iya setuju’. Kemudian, ditutup penandatangan dan pengesahan LPJ Wako 2022 sebagai Perda atau produk hukum.
“Agenda hari ini, pengesahan Raperda LPJ Wako 2022 menjadi Perda. Alhamdulillah, berjalan lancar dan tanpa kendala. Ini merupakan kelanjutan, sidang paripurna sebelumnya,” kata Ketua DPRD, Sutarno SE MIKom.
