“Kita tidak boleh mengeluh karena ini adalah kondisi yang terjadi secara nasional. Kita bisa kurangi komponen rutin, tapi penghasilan PNS dan PPPK tidak boleh dikurangi. Boleh kencangkan ikat pinggang, tapi kue pembangunan masyarakat tidak boleh dikurangi,” tegasnya.
Gubernur yang akrab disapa Herman Deru itu menilai, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Ia berharap daerah mampu menyesuaikan strategi dengan pendekatan inovatif agar program prioritas tetap berjalan.
Lebih lanjut, Herman Deru menyebut efisiensi bukan berarti pemangkasan habis-habisan, melainkan pengelolaan ulang dengan memperhatikan asas manfaat. Pemerintah daerah harus berani beradaptasi dengan tantangan, tetapi tidak kehilangan arah terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Yakinlah, pemerintah pusat ingin tahu sejauh mana kita mampu mengatur keuangan dan merencanakan kebutuhan. Jangan ragu, tetap semangat dan buktikan bahwa kita bukan tipe pemimpin yang mudah mengeluh,” ujarnya memberi motivasi.
Dalam acara itu, Gubernur Sumsel juga menyerahkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Bangubsus) senilai lebih dari Rp 38 miliar kepada Pemerintah Kota Prabumulih. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan Gedung Dekranasda serta peningkatan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
