Ia sedikit mengulas, awalnya hanya PPPK pendidikan bisa diangkat, tetapi sekarang semua ada PPPK. Baik, pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis.
“PPPK itu awalnya, mengetes pusat. Tetapi, gajinya APBD Pemkot Prabumulih. Itu namanya, tidak yes. Alhamdulillah, sekarang ini mengetes pusat gajinya juga berasal dari pusat. Sehingga, tidak membebani APBD kita,” jelas suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini.
Ia tidak menampik, masih banyak PHL belum berubah status ASN. Tetapi, semuanya diperhatikan dan diperjuangkan. “Informasinya, tahun ini semuanya diangkat tanpa tes. Bukan saya saja ngomong, tetapi DPR RI dan KemenPANRB, sehingga semua PHL di lingkungan Pemkot Prabumulih bisa berubah status menjadi PPPK atau ASN,” beber ayah tiga anak ini.
Selain itu, akunya Kepala Daerah tidam boleh lagi mengangkat PHL di atas 2022, tentunya membuat perjanjian. Jika masih dilakukan, akunya resiko masuk penjara.
“Kita tekankan PHL sudah berubah status menjadi PPPK, belajar mengatur kebutuhan jangan hidup hedon sehingga berujung masalah hukum karena terjerat korupsi,” wanti Wako 2 Periode ini.
