Pemprov-Kejati Sumsel Tandatangani Kesepakatan Bersama Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN
IDEPUBLIK.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumsel menjalin kesepakatan bersama tentang penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama oleh Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi, S.H., M.S.E bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel Dr. Yulianto, S.H., M.H. bertempat di Griya Agung Palembang, Selasa (26/11/2024).
Penandatanganan kesepakatan bersama dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs. H. Edward Chandra, M.H, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumsel Rachmad Vidianto,S.H., M.H., Asisten Bidang Intelijen Kejati Sumsel Bambang Panca Wahyudi Hariadi S.H., M.H, dan Asisten Bidang Tindak Pidana Militer Kejati Sumsel Kol.CHK. Askari, S.H., M.H.,
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan, penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemprov Sumsel dan Kejati Provinsi Sumsel, merupakan wujud nyata komitmen Kejati Sumsel dalam mengimplementasikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
“Alhamdulillah tiga fungsi ini sudah Bapak Kajati dan tim tunjukan, kita ketahui bersama bahwa dengan adanya penindakan, dengan adanya penanganan kita tahu persis aset ini sebenarnya punya siapa, tadi juga Bapak sudah sampaikan aspek keadilan tidak hanya dirasakan oleh kita tetapi juga dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Elen.
