Polemik Kenaikan UKT, Pengamat Pendidikan: Perlu Adanya Regulasi
PALEMBANG, IDEPUBLIK.COM – Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga kini masih menjadi polemik. Protes pun muncul baik dari mahasiswa, masyarakat hingga anggota perlemen.
Prof. Dr. Saipul Annur, M.Pd Pengamat Pendidikan UIN Raden Fatah Palembang menyebut perlunya regulasi untuk mengatur hal ini (pembiayaan pendidikan,red).
“Perlu regulasi yang mengatur lembaga pendidikan bukan sebagai lembaga komersil,” ungkap Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang ini.
Melainkan lanjut Prof. Saipul, lembaga pendidikan sebagai lembaga non provit beriorientasi pada penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mempuni.
Penyiapan SDM ini tidak lain untuk kemajuan bangsa, sehingga negara harus konsen, jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat dan mahasiswa.
Untuk itu, perlu integrasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan orientasi pada pencapaian cita-cita bangsa.
Oleh karenanya sinergisitas semua elemen bangsa harus terlibat secara masif, seperti BUMN, prusahaan, lembaga masyarakat serta kekuatan sosial politik antar kementerian dengan satu gerakan pendidikan Indonesia maju.
