Tidak hanya itu, Bupati dan Walikota pun dituntut untuk meminimalisir gangguan kamtibmas di daerahnya.
“Saya minta Bupati dan Walikota berupaya selalu ada di wilayahnya masing-masing dan konsen terhadap kamtibmas ini,” bebernya.
Dia juga menegaskan, kepala daerah juga harus paham terhadap tahapan demokrasi tersebut.
“Regulasi ini dinamis. Namun kepala daerah belum tentu update dengan perubahan regulasi ini. Jadi perbanyak komunikasi dan diskusi sehingga kesamaan frekuensi semakin meningkat,” paparnya.
Menurutnya, pelanggaran demokrasi dalam pemilu dan pilkada kerap terjadi lantaran minimnya pengetahuan atas regulasi tersebut.
“Ada peserta yang melanggar karena ketidaktahuan regulasi tersebut. Seperti memasang poster di pohon. Itu memang tidak melanggar peraturan KPU, tapi melanggar perda. Sebab itu info soal regulasi ini harus dimaksimalkan sehingga masyarakat nyaman dalam memilih dan daerah ini tetap zero konflik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sumsel Alfajri Zabidi mengatakan, rakor ini sebagai langkah untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi pemilu dan pilkada 2024 mendatang.
“Kita semua memiliki peran agar pemilu dan pilkada ini berjalan damai dan aman,” pungkasnya.
Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel Hj. Kartika Sandra Desi, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil, Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, Kajati Sumsel Sarjono Turin, Ketua Pengadilan Agama Palembang RM. Zaini, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Naudi Nurdika.
Kemudian Danlanud Srimulyono Herlambang Kol. Pnb. Sigit Gatot Prasetyo, Danlanal Palembang Kol. Laut (P) Sandy Kurniawan, Ketua PTUN Achmad Syaifullah, Kepala BNNP Sumsel Djoko Prihadi, Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin, serta Bupati dan Walikota se Sumsel.*
