Dosen Pengampu:
Gustina Masitoh, M.Pd.
BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif Masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumbe ari Masyarakat.
BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undan-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 213 ayat 3).
Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan peraturannya dalam peraturan Daerah (perda) maupun peraturan Desa (Perdes).
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan pemerintah Desa dalam Upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri, sehingga diperlukan orang-orang yang berkompeten dalam mengelolanya. Selain pengaturan kepegawaian, perlu juga dibicarakan sistem pengupahan dan penggajian.
