Sebutnya, seluruh elemen perlu dilibatkan dalam pengawasan Pemilu 2024. Termasuk, pelanggaran hingga menyebabkan tindak pidana Pemilu 2024.
“Pengawasan Pemilu 2024, tidak bisa berjalan optimal jika dilakukan Bawaslu Prabumulih sendiri. Penangganan pelanggaran atau tidak pidana Pemilu 2024, akan dilakukan sesuai aturan dan ketentuan,” sebutnya.
Ungkapnya, mencontohkan jika menemukan adanya tindak pindana Pemilu ini seperti money politik. Ia menyarankan, agar dilaporkan ke Sentra Gakkumdu telah ada.
“Akan kita tindak lanjuti, sesuai aturan. Bukan hanya itu saja, tetapi pelanggaran atau tindak pidana Pemilu lainnya. Apalagi, waktunya pendek paling lambat 9 hari setelah ditemukan adanya tindak pidana Pemilu,” tutupnya. (rin)
