Afriantoni – Pengamat dan Praktisi Pendidikan
IDEPUBLI.COM – Pembangunan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Palembang yang baru saja dimulai bukan sekadar agenda infrastruktur kesehatan, melainkan penanda penting tentang arah kesadaran baru: bahwa kesehatan, kecerdasan, dan masa depan sosial suatu kota tidak dapat dilepaskan dari keberpihakan pada kelompok paling rentan.
Di tengah ketimpangan akses layanan kesehatan, inisiatif ini mengajak kita membaca ulang relasi negara–masyarakat dalam memenuhi hak dasar warga, terutama mustahik yang selama ini hidup dalam pusaran risiko gizi buruk, stunting, dan penyakit menular.
Keberadaan RSB Palembang sebagai RSB pertama di Sumatera Selatan memiliki makna politis dan historis. Ia menunjukkan bahwa institusi keagamaan modern seperti BAZNAS tidak lagi hanya bergerak dalam ranah karitas, tetapi berubah menjadi aktor pembangunan sosial yang strategis.
Hadirnya layanan poli umum, gigi, KIA, IGD, laboratorium, hingga layanan antar-jemput pasien memperlihatkan sebuah model baru: kesehatan yang menembus batas administratif dan jarak geografis, termasuk bagi lansia yang sering terhambat akses mobilitas.
Namun pembangunan fisik bukanlah tujuan akhir. Komitmen BAZNAS untuk aktif dalam edukasi stunting, gizi seimbang, dan pencegahan TBC menempatkan proyek ini dalam kerangka besar Indonesia Sehat–Indonesia Emas.
Di sinilah kita menemukan titik kritis: bagaimana fasilitas kesehatan dapat menjadi katalis perubahan perilaku, mencerdaskan IQ genetik–lingkungan pada generasi muda, serta membangun kesadaran hidup sehat yang berkelanjutan dalam masyarakat perkotaan seperti Palembang.
Sehat sebagai Hak
Sejak awal kemerdekaan, kesehatan telah ditegaskan sebagai hak warga negara. Namun realitas menunjukkan bahwa hak ini tidak selalu hadir secara merata, terutama di kota-kota besar dengan kantong-kantong kemiskinan seperti Palembang.
Hingga kini, terdapat 38 Rumah Sehat BAZNAS yang telah berdiri dan sedang proses pembangunan, dua diantaranya merupakan layanan kesehatan bergerak berupa kapal di daerah kepulauan Talaud dan Sangihe Sulawesi Utara.
Dengan berdirinya RSB Palembang, kita menyaksikan koreksi struktural terhadap ketimpangan tersebut. Akses kesehatan gratis bagi mustahik bukan sekadar layanan medis, tetapi mekanisme untuk memulihkan martabat sosial.
Dalam perspektif teori kesehatan masyarakat, akses merupakan variabel penentu dalam keberhasilan intervensi.
Profesor kesehatan masyarakat, Prof. Laksono Trisnantoro, sering menekankan bahwa tanpa fasilitas yang dekat secara geografis dan terjangkau secara sosial-ekonomi, kesenjangan kesehatan akan terus melebar.
RSB Palembang menjawab faktor jarak, biaya, dan kepercayaan masyarakat akar rumput.
Penyediaan poli KIA dan gizi menjadi elemen kunci karena keduanya menyasar kelompok paling menentukan masa depan IQ populasi: ibu hamil, bayi, dan balita.
Penelitian UNICEF berulang kali menunjukkan bahwa 80 persen perkembangan otak terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Tanpa intervensi gizi yang memadai, kemampuan kognitif anak dapat menurun permanen.
Selain pelayanan klinis, kehadiran tenaga kesehatan yang melakukan penyuluhan stunting dan pencegahan penyakit menjadi strategi literasi kesehatan.
Tingkat literasi ini sangat penting, mengingat studi Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah kerap terkunci dalam lingkaran miskonsepsi gizi—mulai dari pola makan yang tidak seimbang hingga persepsi keliru tentang ASI.
