Yang mana dana tersebut diperuntukan pengawasan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2019 hingga tahun 2021.
Dari hasil audit BPKP Sumsel dugaan kerugian uang negaa dalam kasus tindak pidana korupsi mencapai miliaran.
Kajari OKU Timur Andri Juliansyah melalui Kasi Intelijen Arjansyah Akbar didampingi Kasi Pidsus Patar Daniel Panggabean mengatakan bahwa peran Ka dan AW sama.
Yaitu menjabat sebagai pejabat pengelola keuangan (PPK).
“Ka dam AW sebagai PPK menyetujui dan memerintahkan M selaku bendahara untuk memanipulasi surat pertanggungjawaban. Kemduian melakukan pencairan dana hibah tersebut,” ujar Arjansyah, Senin 28 Agustus 2023.
