Oleh: Afriantoni
PEMERINTAH Republik Indonesia melalui APBN 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah langkah ambisius dan progresif yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia dan membangun fondasi sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
Namun, hingga pertengahan tahun atau semester I (Juni 2025), realisasi anggaran program ini baru menyentuh angka Rp 5 triliun, atau sekitar 7,1% dari total pagu.
Fakta ini tentu mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan, karena menunjukkan bahwa program strategis ini belum berjalan sesuai harapan.
Rendahnya serapan anggaran MBG tentu bukan semata soal teknis, tetapi juga mencerminkan adanya tantangan serius dalam koordinasi kebijakan dan kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Program ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga: Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana teknis di sekolah, Kementerian Kesehatan sebagai pengendali kualitas gizi, serta Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pengarah kebijakan gizi nasional.
Tak kalah penting, pemerintah daerah juga memiliki peran sentral dalam distribusi, pengawasan, hingga keterlibatan UMKM dan institusi lokal.
Kompleksitas koordinasi inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya penyerapan.
Selain koordinasi yang belum optimal, penyebab lainnya adalah belum matangnya skema pelaksanaan program di daerah.
Banyak sekolah belum memiliki sistem pendukung untuk mengelola logistik makanan bergizi secara teratur dan sesuai standar.
Di sisi lain, kekhawatiran terhadap potensi penyimpangan anggaran menyebabkan sejumlah pelaksana bersikap sangat hati-hati, bahkan cenderung menunda proses pencairan.
Akibatnya, program yang seharusnya mulai dirasakan manfaatnya oleh jutaan siswa justru tersendat di tingkat administratif.
