Selanjutnya langkah yang dapat ditempuh adalah digitalisasi menjadi kunci penting dalam mempercepat pelaksanaan dan pengawasan MBG.
Pemerintah perlu meluncurkan platform pelaporan berbasis real-time, di mana sekolah, dinas pendidikan, dan pemda dapat memasukkan data pelaksanaan harian yang langsung terhubung ke sistem nasional.
Ini akan mempercepat proses verifikasi, memudahkan monitoring anggaran, dan meningkatkan transparansi publik.
Di sisi lain, pelibatan masyarakat sipil dan sektor swasta juga harus diperluas. Komunitas lokal bisa menjadi mitra dalam pengawasan kualitas makanan, sementara dunia usaha dapat mendukung logistik atau penyediaan bahan makanan dengan standar tertentu.
.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah pemberian insentif bagi daerah atau unit pelaksana yang menunjukkan kinerja baik.
Skema ini bisa berupa tambahan dana operasional, prioritas program pembangunan, atau pengakuan publik.
Dengan begitu, muncul semangat kompetisi sehat antarwilayah untuk menjalankan MBG secara maksimal.
Pemerintah pusat juga harus menyiapkan mekanisme pembinaan dan audit yang tidak bersifat menghukum, melainkan mendukung agar program ini berjalan sesuai tujuan awalnya.
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar proyek sosial, memperluas lapangan kerja baru, tetapi investasi jangka panjang bangsa dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Kegagalan dalam menyalurkan anggaran MBG dengan optimal akan menjadi kehilangan besar, baik dari sisi pembangunan manusia maupun kredibilitas kebijakan publik.
Saat ini adalah momentum untuk mempercepat langkah dan memperbaiki kelemahan sistem yang masih menghambat.
.
Jika pemerintah bergerak cepat dengan mengedepankan transparansi, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta pelibatan masyarakat luas, maka target penyerapan anggaran MBG masih sangat mungkin dicapai pada sisa tahun anggaran dan tahun berikutnya yang dianggaran lebih besar dari tahun anggaran 2025.
