.
Padahal, urgensi program ini sangat tinggi—mengatasi stunting, kekurangan gizi, serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar anak.
Untuk menjawab kondisi tersebut, pemerintah perlu segera melakukan konsolidasi nasional melalui langkah-langkah strategis.
Salah satu strategi utama yang mendorong akuntabilitas publik adalah menggelar jumpa pers bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala Badan Gizi Nasional sebagai langkah penting untuk membangun komunikasi publik yang transparan sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa percepatan program MBG adalah prioritas lintas sektor yang tidak bisa ditunda.
Dalam jumpa pers tersebut, kedua pemimpin lembaga dapat menjelaskan secara terbuka capaian dan hambatan program, serta menyampaikan rencana konkret percepatan penyerapan anggaran berjalan cepat dan optimal sesuai aturan yang berlaku.
Selain menjawab keraguan publik, jumpa pers ini juga menjadi ruang konsolidasi antarinstansi dan pemerintah daerah yang selama ini mungkin bekerja dalam ruang lingkup masing-masing yang terbatas.
Selain daripada itu, pemerintah juga perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan MBG yang terdiri dari unsur kementerian, BGN, dan pemda.
Satgas ini harus bersifat operasional dan bergerak langsung ke daerah-daerah yang serapan anggarannya rendah.
.
Tugas mereka adalah memberikan asistensi teknis, menyederhanakan birokrasi pelaporan, dan mempercepat verifikasi pencairan dana.
Selain itu, mekanisme pelaksanaan MBG perlu lebih fleksibel, dengan memberi ruang kepada daerah untuk berinovasi sesuai konteks lokal.
Misalnya, di satu daerah bisa menggunakan jasa koperasi sekolah, sementara di daerah lain melibatkan UMKM pangan lokal—dengan tetap mematuhi standar gizi dan akuntabilitas.
